Post

Selamat Datang di Website MGBK Indonesia Selalu lihat informasi terkini untuk melihat perkembangan terbaru kegiatan kami.

OPERATOR MGBK :
081-121 314 32
 

AD/ART MGBK Indonesia



PERKUMPULAN

 “ MUSYAWARAH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA “

( MGBK INDONESIA)

========================================================================================

Pada hari ini, selasa tanggal dua belas maret tahun dua ribu dua belas

Pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB

Berhadapan dengan saya, RIAN PRATAMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bandung,    dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

  1. Tuan Profesor Doktor Haji SUNARYO KARTADINATA, lahir di Ciamis, pada tanggal 21-03-1950 (duapuluh satu Maret seribu sembilan ratus limapuluh), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jalan Patrol II Nomor 68, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204322103500001. untuk sementara berada di Kota Bandung.
  2. Nyonya CHRISTINI PUDJI BINTARI, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-12-1966 (dua puluh enam desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Pengawas, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang, Jalan Lamda Raya Nomor 451, Rukun Tetangga 005, Rukun  Warga 005, Kelurahan Karawaci Baru, Kecamatan Karawaci, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671076612660003. untuk sementara berada di Kota Bandung. menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya selaku Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pengawas Majelis Tinggi Dewan Kehormatan Asosiasi yang akan disebut berdasarkan amanat dari Kongres II MGBK Indonesia tersebut.

Para penghadap saya, Notaris kenal.

Para penghadap menerangkan bahwa sesuai dengan Kongres I MUSYAWARAH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA, disingkat MGBKI dan/atau MGBK INDONESIA, yang diadakan di Wisma PKBI, DKI Jakarta, pada tanggal 24-06-2007 duapuluh empat Juni duaribu tujuh),  serta disaksikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (PB ABKIN), yaitu Tuan Profesor Doktor Haji SUNARYO KARTADINATA, Magister Pendidikan, yang kemudian disempurnakan dalam Kongres II yang berlangsung di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada tanggal 03-02-2012 (tiga Pebruari dua ribu dua belas) sampai dengan tanggal 05-02-2012 (lima februari dua ribu dua belas) telah diputuskan bahwa mereka dengan ini bersama-sama telah mendirikan suatu perkumpulan berdasarkan pemikiran sebagaimana dituangkan dalam pembukaan sebagai berikut  :

Bahwa perkumpulan guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia menyadari pentingnya usaha bersama dalam melindungi, membina, meningkatkan dan mengembangkan profesi guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia, demi terbangunnya masyarakat modern yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka telah disepakati untuk bergabung dalam suatu organisasi di tingkat Pusat yang dibentuk dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Bahwa berdasarkan hasil Kongres I dan II melalui musyawarah dan mufakat serta dengan semangat “Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani” serta motto “dari, oleh, dan untuk guru bimbingan dan konseling/Konselor Indonesia”, maka para guru bimbingan dan konseling/Konselor Indonesia pada semua jenjang dan/atau tingkat pendidikan yang tergabung dalam organisasi Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta divisi dan/atau MGBK karena kekhususannya yang ada diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki peran besar dalam melindungi, meningkatkan, mengambangkan wawasan, keterampilan, pengetahuan dan memberikan rasa percaya diri untuk melaksanakan tugas  sebagai guru bimbingan dan konseling/Konselor profesional. ---

Demikian, MGBK Indonesia dapat menjadi organisasi yang mandiri, profesional, berdaya dan berhasil guna dengan mewujudkan visi dan misinya dibidang bimbingan dan konseling di tingkat Nasional dan Internasional dalam satu organisasi, guna melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan anggaran dasar (AD) sebagai berikut :

-------------------- NAMA, TEMPAT KEDUDUKANAN WAKTU --------------------

-------------------------------------- Pasal 1 -----------------------------------------

Perkumpulan Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor Sekolah ini diberi nama MUSYAWARAH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA, disingkat MGBKI dan/atau MGBK INDONESIA, yang dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Guidance and Counseling Teachers Association disingkat IGCTA.

-------------------------------- WAKTU BERDIRI -----------------------------------

-------------------------------------- Pasal 2 -----------------------------------------

  1. MGBK Indonesia didirikan sejak tanggal 24-06-2007 (duapuluh empat Juni --dua ribu tujuh) dan berdiri untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
  2. Tanggal waktu berdiri MGBK Indonesia ditetapkan sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi.

----------------------------------- KEDUDUKAN --------------------------------------

-------------------------------------- Pasal 3 -----------------------------------------

MGBK Indonesia berkedudukan di tempat Ketua Umum terpilih sebagai pengurus pusat dan/atau pengurus besar dan mempunyai Wilayah Propinsi serta Cabang Kabupaten/Kota serta divisi dan/atau MGBK karena kekhususannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

--------------------------------------- ASAS -------------------------------------------

-------------------------------------- Pasal 4 -----------------------------------------

Kelompok kegiatan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanratus empatpuluh lima).

---------------------------------------- SIFAT -----------------------------------------

--------------------------------------- Pasal 5 ----------------------------------------

Kegiatan MGBK Indonesia ini bersifat:

  1. Semi-Independen: Stuktural kekhususan, mandiri, tidak berafiliansi dengan  partai politik, suku, agama dan golongan.
  2. Pengembang: Diselenggarakan dari dan oleh, dan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, dan dijiwai dengan Kode Etik profesi guru bimbingan dan konseling/Konselor  Indonesia.
  3. Nirlaba: Tidak berorientasi pada keuntungan materi.
  4. Sosial dan Kekeluargaan: Mengutamakan kepentingan anggota, peserta didik dan masyarakat.

--------------------------------VISI ORGANISASI-------------------------------- 

----------------------------------------- Pasal 6 --------------------------------------

Terciptanya, kualitas peran guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia yang religius, profesional dan kompeten dalam mewujudkan kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan, memandirikan, dan berkembang secara optimal.

---------------------------------- MISI ORGANISASI ---------------------------------

------------------------------------------ Pasal 7 ------------------------------------------

Misi MGBK Indonesia yang dijalankan adalah sebagai berikut

  1. Memfasilitasi pengembangan potensi dan kompetensi guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia dalam kehidupan keseharian dan masa  depan.
  2. Mengembangkan prilaku guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia yang inovatif, kreatif, dan efektif dan normatif dilingkungan sekolah atau madrasah dan masyarakat.
  3. Mengupayakan bantuan dan dukungan bagi anggota organisasi yangmembutuhkan serta membahas persoalan-persoalan dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik dilingkungan sekolah atau madrasah, keluarga, dan masyarakat.
  4. Meningkatkan kemampuan anggota organisasi yang berkualitas berdasarkan prinsip kejujuran, visioner, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, adil dan peduli.

------------------------------- TUJUAN ORGANISASI-------------------------------

----------------------------------------- Pasal 8 --------------------------------------

MGBK Indonesia memiliki tujuan antara lain:

  1. Menguatkan jejaring guru bimbingan dan konseling/Konselor di masing-masing wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Membina terlaksanannya Kode Etik Guru Bimbingan dan Konseling/Konselor Indonesia.
  3. Meningkatkan koordinasi dan managemen Bimbingan dan Konseling di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  4. Memperluas wawasan dan pengetahuan guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia dalam berbagai hal, khususnyapenguasaan substansi komponen program bimbingan dan konseling yang meliputi pelayanan dasar, pelayanan responsif, pelayanan perencanaan individu, dan pelayanan dukungan sistem melalui pemetaan tugas dalam jalur pendidikan formal.
  5. Memberi kesempatan kepada anggota untuk berbagi pengalaman serta saling memberikan bantuan dan umpan balik.
  6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengadopsi pendekatan pembaharuan dalam pelayanan bimbingan dan konseling yang lebih profesional.
  7. Memberdayakan dan membantu anggota dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan bimbingan dan konseling.
  8. Mengubah budaya kerja organisasi (meningkatkan pengetahuan, kompetensi dan kinerja) dan mengembangkan profesionalisme guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia melalui kegiatan-kegiatan pengembangan profesionalisme.
  9. Meningkatkan mutu proses pelayanan bimbingan dan konseling yang tercermin dari peningkatan perkembangan peserta didik yang optimal.
  10. Meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia melalui kegiatan-kegiatan di tingkat Internasional, Nasional, Daerah, dan Kabupaten/Kota.
  11. Memberikan perlindungan hukum kepada anggotannya.
  12. Memberikan program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan formal, yaitu mencerdaskan kehidupan Bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yanitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani -- dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

------------------- KODE ETIK PROFESI GURU BIMBINGAN ------------------

------------------ DAN KONSELING/KONSELOR INDONESIA -----------------

------------------------------------  Pasal 9 --------------------------------------

  1. Kode Etik Profesi Guru bimbingan dan konseling/Konselor Indonesia merupakan etika jabatan guru bimbingan dan konseling/Konselor yang menjadi landasan moral dan pedoman tingkah laku profesi yang dijunjungtinggi, diamalkan dan diamankan oleh setiap guru bimbingan dan konseling/Konselor di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Setiap anggota MGBK Indonesia wajib memahami, menghayati, mengamalkan dan menjunjung tinggi Kode etik Profesi Guru Bimbingan dan konseling/Konselor Indonesia.
  3. Kode Etik Profesi Guru Bimbingan dan konseling/Konselor Indonesia tercantum dalam naskah tersendiri.

-------------------------------------- ATRIBUT----------------------------------------

-------------------------------------- Pasal 10 ----------------------------------------

  1. MGBK Indonesia memiliki atribut organisasi yang terdiri dari lambang, logo, panji, bendera, mars, hymne, kartu identitas dan sertfikat kenggotaan.
  2. Bentuk dan isi atribut, serta ketentuan penggunaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

------------------------------ SUSUNAN ORGANISASI -----------------------------

--------------------------------------- Pasal 11 ---------------------------------------

Susunan organisasi MGBK Indonesia meliputi organisasi MGBK tingkat Pusat, MGBK tingkat Provinsi, MGBK tingkat Kabupaten/Kota, serta Divisi dan/atau ---- MGBK karena kekhususannya pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan ---- dalam organisasi.

------------------------------ STRUKTUR ORGANISASI ----------------------------

--------------------------------------- Pasal 12 ---------------------------------------

Stuktur organisasi MGBK Indonesial terdiri dari:

  1. Ditingkat Pusat, dibentuk PENGURUS BESAR (PB) yang merupakan Badan --- Pelaksana organisasi tertinggi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disahkan oleh Ketua Dewan Pembina Majelis Tinggi Dewan Kehormatan (MTDK) MGBK Nasional.
  2. Ditingkat Provinsi, dibentuk PENGURUS DAERAH (PD) yang merupakan badan pelaksana organisasi tingkat Provinsi, yaitu organisasi daerah Provinsi yang disahkan oleh Ketua Umum PB MGBK Nasional.
  3. Ditingkat Kabupaten/Kota, di bentuk PENGURUS CABANG (PC) yang merupakan badan pelaksana organisasi tingkat Kabupaten/Kota yaitu organisasi daerah Kabupaten/Kota yang disahkan oleh Ketua PD MGBK Provinsi.
  4. Pengurus Besar dan Pengurus-Pengurus Daerah memiliki struktur organisasi yang terdiri dari pengurus Divisi MGBK pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan yang disahkan oleh ketua sesuai jenjang dan tingkatannya.
  5. Pengurus Cabang memiliki struktur organisasi khusus yang terdiri dari Pengurus Divisi dan/atau MGBK karena kekhususanya pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan yang disahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat sesuai dengan Permendiknas Nomor 8 tahun 2007 dan Nomor 11 tahun 2011.
  6. Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Ketua PC MGBKKabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melantik Pengurus Divisi dan/atau MGBK karena kekhususannya pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan.

---------------------------------------- Pasal 13 --------------------------------------

  1. Ditingkat Pusat dibentuk Majelis Tinggi Dewan Kehormatan (MTDK) organisasi MGBK Indonesia yang terdiri sekurang-kurangnya dari DEWAN PEMBINA, DEWAN AHLI, DEWAN PERTIMBANGAN KODE ETIK, dan DEWAN PENASEHAT.
  2. Ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk Majelis Tinggi Dewan Kehormatan (MTDK) MGBK Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri sekurang-kurangnya dari DEWAN PEMBINA dan DEWAN PENASEHAT.
  3. Majelis Tinggi Dewan Kehormatan (MTDK) MGBK Provinsi terdiri dari sekurang-kurangnya salah seorang Pengurus Besar dan Pengurus Cabang MGBK Kabupaten/Kota terdiri dari salah seorang Pengurus Daerah MGBK Provinsi.

---------------------------------------- Pasal 14 --------------------------------------

  1. MGBK dapat membentuk Majelis Tinggi, Badan Khusus dan Anak lembaga menurut Jenjang dan tingkatan pendidikan dalam menunjang roda organisasi profesi guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia.
  2. MGBK Indonesia dapat membentuk Divisi menurut Jenjang dan tingkatan pendidikan dalam organisasi profesi guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia.
  3. Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Divisi dan/atau MGBK karena kekhususannya serta Majelis Tinggi, Badan Khusus dan Anak lembaga  menurut jenjang dan tingkatan pendidikan diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

--------------------------------- FUNGSI ORGANISASI -----------------------------

---------------------------------------- Pasal 15 --------------------------------------

  1. Fungsi MGBK di tingkat pusat, daerah, cabang, divisi dan/atau MGBK karena kekhususannya pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembang kompetensi danprofesionalisme guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia yang meliputi:
    1. Peningkatan mengenal secara mendalam peserta didik/konseli yang hendak dilayani.
    2. Peningkatan menguasai khasanah teoritik bimbingan dan konseling, mencakup kemampuan menguasai secara akademik teori, prinsip, teknik dan prosedur pelayanan bimbingan dan konseling serta mengemas teori, prinsip, teknik dan prosedur pelayanan bimbingan dan konseling tersebut sebagai materi pelayanan.
    3. Menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang mendidik dan memandirikan.
    4. Memelihara mutu kinerja guru bimbingan dan konseling/Konselor sebagai anggota aktif yang dilakukan dengan pembentukan kemampuan dalam merancang dan mengimplementasikan program perbaikan dari akar permasalahan yang diungkapkan, memecahkan masalah-masalah bimbingan dan konseling dilapangan melalui musyawarah ilmiah, penelitian dan pengembangan, serta menerapkannya dalam kegiatan di sekolah.
    5. Mengembangkan profesionalisme secara berkelanjutan yang mengedepankan kemaslahatan peserta didik/konseli dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling.
    6. Melakukan latihan penerapan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia dalam konteks otentik di sekolah.
      1. Kegiatan-kegiatan organisasi dituangkan dalam struktur program yang terdiri:
        1. Program Umum.
        2. Program Inti/Pokok.
        3. Program Penunjang.
          1. Uraian struktur program organisasi di tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Divisi dan/atau MGBK karena kekhususannya pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

-------------------------------- PERANAN ORGANISASI ---------------------------

---------------------------------------- Pasal 16 --------------------------------------

Organisasi MGBK tingkat Pusat, Daerah, Cabang, Divisi dan/atau MGBK karena kehususannya pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan berperan sebagai organisasi selaku pengembang dan pelayanan guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia yang bermitra strategis dalam Pemerintah, BUMN, Swasta dan Instansi serta Organisasi terkait lainnya yang memiliki gagasan yang sama dalam meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru bimbingan dan konseling/Konselor di Indonesia.

----------------------------------- KEPENGURUSAN ---------------------------------------

---------------------------------- Pasal 17 --------------------------------------

Dalam hal berhubungan dengan Pemilihan Ketua Umum adalah sebagai berikut:

  1. Pemilihan Ketua Umum dipilih melalui musyawarah dan mufakat oleh peserta Kongres.
  2. Ketua Umum terpilih sekaligus diangkat sebagai ketua tim formatur.
  3. Tata cara pemilihan Ketua Umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

---------------------------------------- Pasal 18 --------------------------------------

Ketua Umum yang dipilih melalui Kongres, masa jabatannya yaitu:

  1. 4 (empat) tahun dan dapat dicalonkan kembali pada pemilihan periode berikutnya berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat peserta kongres.
  2. Berakhir apabila menjadi anggota kehormatan.
  3. Berlaku selama 2 (dua) periode.

---------------------------------------- Pasal 19 --------------------------------------

  1. Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Tim Formatur memiliki hak untuk menentukan struktur organisasi, menyempurnakan dan/atau menyetujui AD/ART, memilih sekaligus menetapkan kepengurusan atas dasar  pertimbangan anggota Majelis Tinggi Dewan Kehormatan MGBK Indonesia.
  2. Ketua Umum berhak mewakili secara sah diluar organisasi untuk sesuatu hal demi kemajuan organisasi. Bilamana Ketua Umum berhalangan hadir hadir karena sesuatu hal, maka Sekertaris Jendral dapat mewakili Ketua Umum dengan hak dan Kewajiban yang sama.
  3. Ketua Umum berkewajiban menjalankan tugas organisasi sesuai dengan keputusan-keputusan Kongres.
  4. Pengurus berkewajiban membantu tugas-tugas Ketua Umum sesuai dengan Peraturan Organisasi.
  5. Peraturan Organisasi diatur dan ditetapkan dalam draf tersendiri oleh Ketua Umum.

------------------------------------ KEANGGOTAAN ------------------------------------------

------------------------------- Pasal 20 --------------------------------------

  1. Keanggotaan organisasi MGBK Indonesia terdiri dari guru bimbingan dan konseling/Konselor yang melayani peserta didik disekolah, dibawah  naungan Pusat, Daerah, Cabang, Divisi dan/atau MGBK karena kekhususannya pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan di seluruh Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
  2. Keanggotaan MGBK Indonesia terdiri atas:
    1. Anggota Luar Biasa.
    2. Anggota Aktif.
    3. Anggota Luar Biasa.
    4. Anggota Kehormatan.
      1. Uraian keanggotaan, hak kewajiban dan syarat-syarat keanggotaan diatur -- dalam Anggaran Rumah Tangga.

------------------------------ PERTEMUAN ORGANISASI --------------------------

----------------------------------------- Pasal 21 -------------------------------------

  1. Pertemuan organisasi terdiri dari:
  1. Kongres.
  2. Kongres Luar Biasa (KLB).
  3. Konvensi Nasional.
  4. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS).
  5. Konferansi Daerah (KONFERDA).
  6. Konferansi Daerah Luar Biasa (KONFERDALUB).
  7. Rapat Kerja Daerah (RAKERDA).
  8. Konferensi Cabang (KONFERCAB).
  9. Konferensi Cabang Luar Biasa (KONFERCABLUB).
  10. Rapat Kerja Cabang.
  1. Tugas dan Wewenang pertemuan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

------------------------------- KEGIATAN ORGANISASI ---------------------------

---------------------------------------- Pasal 22 --------------------------------------

  1. Kegiatan organisasi MGBK ditingkat Pusat, Daerah, Cabang, Divisi dan/atau MGBK karena kekhususannya terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan.
  2. Bentuk-bentuk kegiatan rutin dan kegiatan pengembangan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----------------------------------- PROGRAM KERJA --------------------------------

---------------------------------------- Pasal 23 --------------------------------------

  1. Program Kerja Organisasi MGBK Indonesia ditingkat Pusat, Daerah, Cabang, Divisi dan/atau MGBK karena kekhususannya pada semua dan tingkatan pendidikan disusun sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) periode  kepengurusan.
  2. Prinsip-prinsip penyusunan program kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

-------------------------------- KEKAYAAN ORGANISASI  -------------------------

----------------------------------------- Pasal 24 -------------------------------------

  1. Kekayaan organisasi MGBK Indonesia ditingkat Pusat, Daerah, Cabang, Divisi dan/atau MGBK karena kekhususannya pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan terdiri atas:
  1. Keuangan.
  2. Perlengkapan.
  1.  Sumber kekayaan organisasi dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

-------------------- PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA LAPORAN ----------

---------------------------------------- Pasal 25 --------------------------------------

  1. Untuk menjamin mutu kegiatan MGBK di tingkat Pusat, Daerah, Cabang dan Divisi dan/atau MGBK karena kekhususannya pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi yang dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara standar dengan pemenuhannya.
  2. Pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta substansi kegiatan dan administrasi organisasi MGBK ditingkat Pusat, Daerah, Cabang, Divisi dan/atau MGBK karena kekhususannya pada semua jenjang dan tingkatan, mengikuti mekanisme yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----------------------- PERUBAHAN ANGGRAN DASAR (AD), -------------------

---------------------------------------- Pasal 26 --------------------------------------

  1. Perubahan Anggaran Dasar MGBK Indonesia adalah wewenang Kongres.
  2. Kongres adalah sah apabila dihadiri dari utusan dari sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari peserta Kongres.
  3. Perubahan Anggaran Dasar sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari peserta kongres.
  4. Apabila quorum tidak terpenuhi seperti yang dimaksud pada pasal 26 ayat --2 dan ayat 3, maka pengesahan perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari peserta kongres melalui musyawarah dan mufakat.

---------------------------- TATA TERTIB PERSIDANGAN -------------------------

---------------------------------------- Pasal 27 --------------------------------------

  1. Tata tertib persidangan ditetapkan dan disahkan dalam Kongres.
  2. Bentuk dan isi tata tertib persidangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

----------------------------- PEMBUBARAN ORGANISASI  ------------------------

---------------------------------------- Pasal 28 --------------------------------------

  1. Pembubaran organisasi diputuskan dalam Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari peserta Kongres.
  2. Pembubaran sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta Kongres.
  3. Apabila quorum tidak terpenuhi seperti yang dimaksud pada pasal 26 ayat 2 dan ayat 3, maka pembubaran organisasi dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari peserta kongres melalui musyawarah dan mufakat.
  4. Keputusan rapat pembubaran organisasi dianggap sah apabila diketahui secara tertulis oleh Ketua Dewan Pembina Majelis Tinggi Dewan Kehormatan Organisasi (MTDK) MGBK Indonesia.

-------------------------------- PERATURAN PENUTUP -----------------------------

---------------------------------------- Pasal 29 --------------------------------------

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, atau Peraturan-peraturan organisasi lainnya.

Untuk kedua kalinya diangkat susunan Pengurus Pusat untuk periode masa kepengurusan Tahun 2012 (dua ribu duabelas) sampai dengan tahun 2016  (duaribu enambelas) sebagai berikut :

KETUA UMUM  : Tuan Doktorandus SAMSUDIN, Magister Pendidikan, lahir di Cimahi, pada tanggal 28-01-1958 (dua puluh delapan januari seribu  sembilan ratus lima puluh delapan), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jalan Karang Pasundan V Nomor 4, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204072801580001.

SEKRETARIS JENDERAL  : Tuan BUDHY RAMDHANY, Magister Pendidikan lahir di Palembang, pada tanggal 12-10-1974    (dua belas oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Legoso Gang Bungur Nomor 20/A3, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3674051210740004.

BENDAHARA UMUM  : Nyonya CENNY SURYA ANITANA, Sarjana Pendidikan, lahir di Bandung, pada tanggal 19-04-1964 (sembilan belas april sembilan ratus enampuluh empat), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Sariwangi Indah V Nomor 7, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan Sariwangi, Kecamatan Parangpong, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3217025904640005.

-------------------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -------------------------