Post

Selamat Datang di Website MGBK Indonesia Selalu lihat informasi terkini untuk melihat perkembangan terbaru kegiatan kami.

OPERATOR MGBK :
081-121 314 32
 

Landasan Hukum Organisasi MGBK Indonesia



LANDASAN HUKUM ORGANISASI PROFESI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING INDONESIA (MGBK INDONESIA)

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu:

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (11) dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan di urus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.; ayat (1) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pada Bab IV Guru Bagian Kesembilan tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik Pasal 41 ayat (1) Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.; ayat (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian pada masyarakat.; ayat (3) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.; ayat (4) Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.; ayat (5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pada Bab IV Guru Bagian Kesembilan tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik Pasal 42 yaitu Organiasi profesi guru mempunyai kewenangan (a) menetapkan dan menegakkan kode etik guru; (b) memberikan bantuan hukum kepada guru; (c) memberikan perlindungan profesi guru; (d) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan (e) memajukan pendidikan nasional.

Pada Bab IV Guru Bagian Kesembilan tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik Pasal 43 ayat (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik.; ayat (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Pada Bab IV Guru Bagian Kesembilan tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik Pasal 44 ayat (1) Dewan kehormatan guru dibentuk oleh organisasi profesi guru.; ayat (2) Keanggotaan serta mekanisme kerja dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar organisasi profesi guru.; ayat (3) Dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan kode etik guru dan memberikan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik oleh guru.; (4) Rekomendasi dewan kehormatan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus objektif, tidak deskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan.; (5) Organisasi profesi guru wajib melaksanakan rekomendasi dewan kehormatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

Pada Bab XV Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Bagian Kesatu Umum Pasal 54 ayat (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.; ayat (2) masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.